|
LATAR BELAKANG SEJARAH
Corps Brigade Pembangunan (CBP)
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama
Corps Brigade Pembangunan (CBP) merupakan lembaga yang dibentuk pada
tahun 1963 dalam hal itu di latar belakangi peristiwa persengketaan antara
Indonesia dengan Malaysia berkaitan dengan
wilayah di Kalimantan Utara. Namun kondisi
riil yang terjadi pada saat itu untuk lebih jelas conteks_nya yaitu politik
luar negeri, terjadi pertentangan antara gagasan Presiden Soekarno yang
anti Emperalisme.
Intruksi Presiden tersebut secara lansung membuat
seluruh elemen bangsa bersiap sedia untuk melawan Imperalisme yang akan
kembali menancapkan kukunya diwilayah Asia Tenggara, Asnawi Latif pada
waktu itu selaku Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang
merupakan bagian dari elemen bangsa merasa terpanggil untuk berjuang bersama
melawan iperalisme , yang terbentuk dari kalangan pelajar Nahdhiyyin yang
kemudian dinamakan Sukarelawan Pelajar.
Deklarasi dibentuknya sukarelawan Pelajar diadakan di
Djogjakarta yang pada saat itu merupakan lokasi dari kantor pusat PP IPNU,
dan di barengi dengan parade militer
Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan wujud dari Nasionalisme terhadap RI.
Sejak saat itulah kemudian Sukarelawan Pelajar yang
dibentuk oleh Asnawi Latif tersebut berjuang demi memperjuangkan Negara dan
Bangsa untuk keutuhan NKRI. Sukarelawan ini yang merupakan Embrio
atau cikal bakal bagi berdirinya Corps Brigade Pembangunan (CBP) Ikatan
Pelajar Nahdlatul Ulama. Yang kemudian
ditetapkan pada Konferensi Besar IPNU di Pekalongan pada tanggal 25 – 31
Oktober 1964 dengan nama Corps Brigade Pembangunan (CBP). Yang kemudian
dikenal dengan “doktrin Pekalongan”
Secara etimologi Corps
berasal dari bahasa Inggris yang memilki arti kesatuan dalam komando, Brigade
berarti pasukan yang disiapkan untuk bertempur dan Pembangunan, memiliki arti membangun dalam rangka mengisi
kemerdekaan. Sedangkan secara terminologi Corps brigade pembangunan berarti
suatu lembaga yang dibentuk dalam satu komando untuk mengawal
pembangunan.
Pada moment tersebut Asnawi
Latief selaku ketua umum PP IPNU menunjuk Rekan Harun Rosyidi untuk menjadi
Komandan Teknis CBP. Pasca ditunjuk sebagai komandan tehnis CBP, rekan
harun rosyidi mengumpulkan kader-kader inti IPNU yang berpotensi untuk
selanjutnya dididik dan di latih kemiliteran serta keamanan guna
mengantisipasi gerakan yang membahayakan keutuhan negara kesatuan republik
Indonesia (NKRI) baik dari dalam maupun luar. Kondisi ini ditempuh karena
stabilitas politik dan kemanan yang tidak menentu pada saat itu.
Kemudian, pada tahun 1965
saat terjadinya peristiwa G 30 S PKI. CBP sangat berperan aktif dalam upaya
memberantas PKI dan antek-anteknya.
Ghirrah Patriotisme Pelajar tersebut setelah terjadinya perubahan
rezim dan perubahan kondisi sosial politik Indonesia semakin surut. CBP
menjadi sebuah nama yang semakin tenggelam. Hingga kemudian masa
kepemimpinan Hilmi Muhammadiyah Ketua Umum PP IPNU pada tahun 1999 CBP
dideklarasikan kembali di Pondok Pesantren Pancasila Sakti Klaten Jawa
Tengah. Pendeklarasian kembali ini merupakan upaya IPNU untuk bisa
memberikan kontribusinya secara lebih luas pada Ere reformasi yang sedang
gencar-gencarnya diteriakkan oleh masyarakat seluruh Indonesia.
Kemudian rekan Hilmi Muhammadiyah menunjuk rekan Agus Salim untuk menjadi
Komandan Nasional CBP. Pasca
ditunjuk sebagai Kornas CBP, rekan Agus Salim sangat gencar melakukan
sosialisasi ke daerah-daerah untuk mengaktifkan kembali CBP sampai
ketingkatan ranting, Hingga memasuki
kongres XIII tahun 2000 di Makasar yang menetapkan rekan Abdullah Azwar
Anas sebagai Ketua Umum IPNU, selanjutnya ditunjuklah Rekan Edisyam
Risdiyanto komandan Nasional.
Pada masa ini CBP bergerak pada empat
bidang yakni : Kepanduan, Kepalangmerahan, SAR dan Cinta Alam. Rekan
Edisyam berhasil merumuskan kembali pola CBP dengan format baru yang
terangkum dalam peraturan organisasi/lembaga, penjabaran peraturan
organisasi/lembaga serta sistem pendidikan dan pelatihan sebagai acuan dan
panduan kegiatan CBP diseluruh Indonesia. Rumusan-rumusan tersebut
dibukukan pada masa itu yang disahkan pada masa kepemimpina Al Amin Nur
Wahab Nasution sebagai Pj Ketua Umum IPNU yang menggantikan Rekan Abdullah
Azwar Anas.
Perjuangan CBP tidak berhenti
sampai disitu saja, pada Kongres XIV Surabaya tahun 2003 yang menetapkan
Rekan Mujtahidur Ridlo sebagai Ketua Umum IPNU, melanjutkan program CBP
sebelumnya dibawah komando Rekan Ali Masdar Hasibuan.
Pada masa ini lebih banyak
difokuskan pada praktek terjun kelapangan terutama bidang SAR dan kepalang
merahan, disebabkan seringnya terjadi bencana skala nasional misalnya
terjadinya Tsunami di Aceh, Tanah Longsor di Banjar Negara, Banjir bandang
di Jember, Gempa Jateng-Jogja, Gempa dan Tsunami di Pengandaran Jawa Barat.
Pada periode ini pula CBP yang bergerak di empat bidang yakni : Kepanduan,
Kepalangmerahan, SAR dan Cinta Alam difokuskan menjadi 3 bidang yakni :
Kemanusiaan, Lingkungan Hidup dan Kedisiplinan yang ditetapkan dalam
Rakornas CBP pada 6 – 8 Januari 2006 bertempat di Wisma Depag Jakarta
Selatan. Program ini berlanjut hingga Kongres IPNU XV di Asrama haji Pondok Gede Jakarta, 9
– 12 Juli 2006 yang menetapkan Rekan Idy Muzayyad sebagai ketua umum IPNU
dan selanjutnya menunjuk Rekan Alvin M Hasanil Haq sebagai Komandan
Nasional.
Pada masa ini banyak hal yang
dilakukan dalam rangka memajukan dan mengembangkan potensi kader-kader CBP
diantaranya : Kemah Pelajar Hijau dalam Rangka Diklat Peduli Lingkungan 6 –
8 April 2007 di Ponpes Wali Songo Gomang Singgahan Tuban, Workshop
Ke-CBP-an 17 – 20 Mei 2007 di Ponpes Maslakul Huda pati. Tidak sampai
disitu saja CBP juga ikut serta dalam berbagai event kemanusiaan misalnya
pada saat terjadi Banjir Bandang di Jakarta.
Hasil Workshop di Pati mengamanatkan
CBP untuk menyelenggarakan Rakornas yang kemudian terselenggara pada 22 –
25 Agustus 2007 bertempat di Hotel Diamond Samarinda bersamaan dengan
penyelenggaraan Rakernas IPNU. Pada Rakornas ini diputusakan beberapa hal
yang bekaitan dengan Ke-CBP-an diantaranya adalah sasaran kegiatan CBP yang
semula Kemanusiaan, Lingkungan Hidup dan Kedisiplinan menjadi Kemanusiaan,
Lingkungan Hidup dan Bela Negara, kemudian juga pada Rakornas pada saat itu
merubahan nama dari Corps Brigade Pembangunan menjadi CORPS BARISAN
PELAJAR.
Pada kongres 14 terpilihnya Ahmad Syauqi kemudian menunjuk rekan Randi Ridwan sebagai KORNAS berikutnya.
Namun selama 1 th berjalan CBP tidak mengalami kemajuan yang signifikan
akhirnya melalui mekanisme reshufle Ahmad
Syauqi menunjuk rekan Muhammad Syahrial
menggantikan Randi Ridwan dan pada workshop CBP tanggal 26 – 28 Juni 2010 di
Sidoarjo terjadi beberapa perubahan yang signifikan pada tubuh CBP yakni :
1.
Perubahan nama CORPS BARISAN PELAJAR dikembalikan
menjadi CORPS BRIGADE PEMBANGUNAN
2.
Mekanisme Lembaga yang sebelumnya DEWAN KOORDINASI menjadi DEWAN KOMANDO
3.
Peraturan Organisasi dan Peraturan Administrasi
(PO/PA) menjadi Peraturan Lembaga dan Administrasi (PLA) yang kemudian disahkan pada RAKORNAS Peraturan
Diklat menjadi Petunjuk Pelaksanaan Teknis Operasi Pendidikan dan Pelatihan
(Juklak Tekops Diklat)
4.
Peraturan Dewan Komando Nasional tentang Nomor
Induk Anggota sebagai dasar pembuatan Database CBP
Hasil
Workshop sidoarjo dibawa ke RAKORNAS Pontianak pada tanggal 29 Juli - 2 Agustus 2010.
|
